Logo Piala Dinia U-20 2021.

Kemenpora akan menggandeng beberapa pihak termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan Piala Dunia U-20 2021 bebas dari korupsi.

Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 mendatang, dan sudah pasti akan banyak aliran dana dari pemerintah untuk persiapan dan pelaksanaan event tersebut.

Dengan banyaknya aliran dana itu, tidak menutup kemungkinan event Piala Dunia U-20 2021 rawan dengan tindak pidana korupsi, termasuk mark up dan penyalahgunaan dana.

Untuk menghindari terjadi tindak pidana korupsi dalam event bergengsi tingkat dunia tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga, bakal memantau langsung semua persiapan dan pelaksanaannya.

Kemenpora juga akan menggandeng dan berkoordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari event ini. Pemerintah hati-hati betul dalam hal ini,” ungkap Zainudin Amali dikutip dari Indosport.

Menpora juga berharap agar nantinya Piala Dunia U-20 2021 bisa berjalan lancar dan sukses.

“Sebagai tuan rumah, tentunya kita ingin sukses baik itu penyelenggaraan atau pun sukses dalam hal prestasi. Tapi khusus untuk Kemenpora tambah satu lagi, sukses administrasi,” harapnya.

Selain itu Menpora juga mengatakan, pemerintah sedang merancang Keppres untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 tersebut.

Kemenpora melalui PSSI juga sedang mempersiapkan Timnas Indonesia yang bakal mengikuti ajang Piala Dunia U-20.

Terkait dengan stadion yang digunakan sebagai venue event itu, Kemenpora mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan venue, menjadi hak mutlak dan kewenangan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

Sehingga Kemenpora atau pun PSSI tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusan FIFA.